Kota Tasikmalaya – ruangatas.com | Kota Tasikmalaya darurat genk motor, hal itu terbukti dengan statmen Kapolresta yang menyatakan dengan yakin bahwa akan melakukan tindakan tegas yaitu tembak ditempat.
Statemen tersebut berindikasi bahwa ulah genk motor tidak bisa ditolelir lagi. Berandalan jalanan itu kian hari semakin meresahkan warga, khususnya di kota Tasikmalaya yang belakangan menjadi tempat keberutalan genk motor.
Atas dasar itu, Wakil Ketua DPD KNPI Kota Tasikmalaya M. Farid, S.IP angkat bicara, dia mengutuk keras aksi keberutalan genk motor yang sering kali memakan korban.
“Kami sangat sepakat dengan sikap kapolres, akan tetapi tindakan tembak di tempat ini ketika dalam kondisi ulah genk motor tersebut mengancam dan membahayakan yang dapat menyebakan hilangnya nyawa orang/masyarakat, jika diluar itu saya kira masih bisa dengan upaya-upaya lain yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP),” ungkapnya kepada ruangatas.com, Selasa 8/11/2022.
Menurutnya, ulah genk motor yang membuat resah dan menciptakan rasa ketidak amanan serta ketidaknyamanan masyarakat memang terjadi bukan akhir-akhir ini saja, akan tetapi sudah terjadi sejak lama.
Kondisi berlarut larut ini disebabkan karena belum ada solusi kongkrit yang dilakukan oleh Pemerintah (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) yang terkonsep dan menjadi ikhtiar kolektif, dalam arti masih berjalan masing-masing.
“Langkah pemerintah hanya bersifat kasuistik yaitu ketika ada kejadian baru bereaksi alias reaksioner. Kita belum melihat langkah-langkah preventif yang dilakukan, apalagi dilakukan secara berjamaah/kolektif,” ungkap Farid.
Disamping itu, kata Farid, Pemerintah Kota (Pemkot) dan instansi lainnya hanya membebankan kepada pihak kepolisian saja. Sikap pemerintah yang apatis menjadi ruang bagi masyarakat untuk melakukan tindakan yang diluar koridor hukum alias main hakim sendiri, tanpa disadari pemerintah tidak melakukan edukasi bagi masyarakat dalam upaya menangkal genk motor dan sikap itu pun bisa kami nilai sebagai bentuk pembiaran.
Farid berharap pemerintah segera mengambil sikap dengan berkolaborasi dengan instrumen pemerintah lainnya (Polres) serta menginstrukskan kepada OPD dibawahnya (Dinas Pendidikan, Dinas Sosial serta Dinas Pemuda dan Olahraga, KESBANGPOL) untuk berkolaborasi membuat solusi yang bersifat langkah-langkah preventif.
“Apalagi dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, organisasi-organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan serta organisasi kepemudaan yang ada di kota Tasikmalaya dari mulai tingkat kota sampai dengan tingkat ke RT an,” harap Farid.
Langkah tersebut, kata Farid, bisa dilakukan seperti:
- Untuk level kota dibuat satgas genk motor yang didalamnya di isi oleh (Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pemudan dan Olahraga, KESBANGPOL, TNI serta pihak Kepolisian). Satgas ini bekerja dengan memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di kota Tasikmalaya wabilkhusus tingkat SMP dan SMA, karena tidak dipungkiri pelaku genk motor ini kebanyakan di usia sekolah. Tak perlu sulit sepertinya untuk mengindentifikasinya karena pelaku genk motor ini rata-rata kondisi motornya yaitu berknalpot bising, tidak menggunakan plat nomor serta purutul (aksesoris motor sesuai pabrikan dicopot).
- Untuk dilevel bawah (lingkungan) Camat, Lurah, RW, RT, Polsek, Koramil, Organisasi Keagamaan/DKM, Organisasi Masyarakat serta Organisasi Pemuda melakukan penyuluhan ke majlis taklim dilingkungan masing-masing kepada para pemuda dan anak usia sekolah dilingkungan termasuk dengan mengidentifikasi kendaraan masyarakat yang kondisinya seperti diatas tadi disebutkan. Ditambah lagi dengan kembali membudayakan siskamling/ronda malam.
“Kami meyakini ketika hal itu dilakukan akan bisa menutup ruang gerak para berandalan genk motor. Kalau memang solusi diatas tersebut memang tidak baik maka silahkan pemerintah membuat konsef yang lebih baik dari usul saran konsef yang kami berikan,” pungkas Farid. (Red/Kesit)***
