Tasikmalaya – Ruangatas.com | Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tasikmalaya resmi menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) sekaligus pelantikan pengurus baru masa bakti 2025–2028, kegiatan ini bertempat di Hotel Harmoni, Kota Tasikmalaya, Kamis (22/5/2025).
Dalam momen ini, Dhani Tardiwan Noor secara resmi dilantik sebagai Ketua DPD KNPI Kota Tasikmalaya. Ia menegaskan, pelantikan ini bukan sekadar seremonial. Sekaligus, menjadi titik awal penyusunan arah gerak dan program kerja KNPI selama tiga tahun ke depan.
“Intinya hari ini, selain pelantikan, kita langsung gelar Rakerda. Kita bahas arah dan program kerja untuk tiga tahun ke depan. Alhamdulillah, kita juga sudah mulai dengan launching Satgas Geng Motor,” ujar Dhani kepada wartawan.
Satgas Geng Motor, Langkah Preventif Pemuda
Pembentukan Satgas Geng Motor jadi salah satu langkah konkret KNPI dalam merespons maraknya kenakalan remaja di Kota Tasikmalaya. Tim ini digawangi sekitar 15 orang dari bidang khusus, dan rencananya akan dikembangkan di tiap kecamatan lewat pengurus KNPI tingkat kecamatan.
“Kita melihat geng motor sebagai ancaman serius. Tapi jangan sampai penyelesaiannya cuma di hilir. Kita coba masuk ke hulu, ke akar masalahnya,” terang Dhani.
Nantinya, Satgas Geng Motor akan bergerak lewat pendekatan kolaboratif. Bukan sebagai penegak hukum, tapi sebagai pendamping dan pembina generasi muda.
“Kita mulai dari pendataan, kemudian deteksi kelompok-kelompok yang teridentifikasi. Setelah itu, kita masuk lewat pembinaan, dengan pendekatan wawasan kebangsaan dan kegiatan positif lainnya,” tambahnya.
Sikap KNPI terhadap Pemerintahan Kota
KNPI, kata Dhani, juga tetap menjaga perannya sebagai mitra kritis sekaligus mitra strategis bagi Pemkot Tasikmalaya. Termasuk, memberikan masukan atas sejumlah isu penting yang tengah berkembang.
“Kemarin kita juga mengkritisi soal kekosongan beberapa posisi pejabat di Pemkot. Hal itu bisa berdampak pada jalannya pemerintahan yang belum maksimal,” jelasnya.
Saat ditanya soal kemungkinan naturalisasi pejabat dari daerah lain untuk mengisi kekosongan tersebut, Dhani merespons santai.
“Selama itu masih pejabat Republik Indonesia, ya sah-sah saja. Tidak masalah,” pungkasnya. ***
