Tasikmalaya – Ruangatas.com | Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menegaskan komitmennya dalam memperkuat efektivitas program perlindungan sosial melalui Rapat Koordinasi dan Halal Bihalal SDM Program Keluarga Harapan (PKH) yang digelar di Pendopo Baru, Selasa (7/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Tasikmalaya H. Cecep Nurul Yakin dan menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan para pendamping PKH.
Dalam arahannya, Bupati Cecep memaparkan sejumlah indikator pembangunan daerah tahun 2025 yang menunjukkan tren positif, meskipun masih menyisakan sejumlah tantangan yang perlu ditangani secara berkelanjutan.
Salah satu capaian yang disoroti adalah laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya yang mencapai 5,31 persen. Angka ini dinilai cukup kompetitif karena mendekati rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat.
“Alhamdulillah, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2025 meningkat menjadi 5,31 persen. Selisihnya hanya sekitar 0,1 persen dibandingkan rata-rata Jawa Barat,” ujar Bupati.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tasikmalaya tercatat berada pada angka 70,76 poin. Meski mengalami peningkatan, capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat yang mencapai 75,90 poin.
Di sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 6,54 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan angka pengangguran di tingkat provinsi yang berada di angka 6,66 persen.
Sementara itu, tingkat kemiskinan masih menjadi perhatian utama. Berdasarkan data yang disampaikan, angka kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya berada pada 10,15 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat yang berada di kisaran 6,78 persen.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Cecep menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan akan terus menjadi prioritas kebijakan pemerintah daerah.
“Kami ingin pembangunan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu fokus utama kebijakan kami adalah mengentaskan kemiskinan, terutama dari wilayah pinggiran,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran pendamping PKH sebagai ujung tombak dalam memastikan program bantuan sosial berjalan tepat sasaran dan mampu mendorong kemandirian masyarakat.
“Kami berharap para pendamping PKH terus meningkatkan kapasitas dan dedikasinya dalam mendampingi masyarakat, sehingga program ini tidak hanya bersifat bantuan, tetapi juga mampu memberdayakan,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berharap terbangun koordinasi yang lebih solid guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program PKH, sekaligus mempercepat upaya penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan. (Red)***
