Tasikmalaya — Ruangatas.com | Kondisi keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi, menilai tekanan fiskal yang dialami pemerintah daerah saat ini sudah memasuki fase yang perlu mendapat perhatian serius.
Menurutnya, gejala melemahnya kemampuan keuangan daerah sebenarnya telah terlihat sejak awal tahun 2026. Salah satu indikator yang mencuat ke publik adalah keterlambatan pemenuhan sejumlah kewajiban pemerintah, termasuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara.
Memasuki pertengahan tahun, Kepler menilai tantangan fiskal semakin terasa. Kondisi tersebut, kata dia, berdampak terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Jika kondisi ini tidak segera ditangani, dampaknya bukan hanya terhadap jalannya pemerintahan, tetapi juga berpengaruh pada pencapaian program pembangunan yang telah direncanakan,” ujarnya, Rabu (10/6/2026).
Selain persoalan keterbatasan fiskal, Kepler juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi internal pemerintah daerah.
Menurutnya, komunikasi yang efektif antara perangkat daerah, tim anggaran, dan pemangku kebijakan menjadi faktor penting dalam menghadapi situasi keuangan yang menantang.
Ia menilai langkah-langkah strategis terkait pengelolaan anggaran seharusnya dibangun melalui komunikasi yang lebih terbuka dan melibatkan seluruh unsur terkait, termasuk DPRD sebagai mitra pemerintah daerah.
“Dalam kondisi seperti sekarang, koordinasi dan komunikasi menjadi sangat penting. Semua pihak harus memiliki pemahaman yang sama terhadap kondisi yang dihadapi agar solusi yang diambil bisa lebih tepat,” katanya.
Kepler juga mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun langkah-langkah penyelamatan fiskal, termasuk mengoptimalkan peluang pendapatan daerah dan memperjuangkan berbagai sumber pendanaan dari pemerintah pusat.
Menurutnya, upaya tersebut perlu dilakukan secara bersamaan dengan evaluasi terhadap efektivitas belanja daerah agar kondisi fiskal dapat kembali stabil.
“Perlu ada langkah konkret dan terukur. Di satu sisi pemerintah harus mencari peluang pendapatan, di sisi lain pengelolaan anggaran juga harus semakin efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.
Selain itu, ia menilai optimalisasi aset daerah dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat kapasitas pendapatan daerah. Namun, pengelolaannya perlu dilakukan secara lebih profesional agar mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keuangan daerah.
Kepler berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mencari solusi atas tantangan fiskal yang sedang dihadapi, sehingga pelayanan publik dan program pembangunan di Kota Tasikmalaya tetap dapat berjalan dengan baik. (***)
