Pangandaran – Ruangatas.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menerima audiensi dari Persatuan Guru Madrasah (PGM) Indonesia, Senin (6/10/2025).
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD ini menjadi wadah bagi para guru madrasah menyampaikan aspirasi dan pernyataan sikap resmi terkait kebijakan pemerintah dalam pembukaan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun anggaran 2025/2026.
Audiensi dihadiri perwakilan guru madrasah dari berbagai kecamatan di Pangandaran. Mereka berharap agar guru madrasah non-ASN memperoleh perhatian dan kesempatan yang adil dalam proses rekrutmen PPPK maupun ASN mendatang.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, H.M.M., menyambut langsung rombongan PGM Indonesia dan memberikan apresiasi atas langkah serta semangat para guru madrasah dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Kami mengapresiasi dan siap mendukung maksud serta tujuan para guru madrasah semuanya,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan PGM Indonesia Kabupaten Pangandaran, Dede Zenal Arifin, menuturkan bahwa hingga saat ini masih banyak guru madrasah yang belum terakomodasi dalam formasi ASN maupun PPPK. Ia menegaskan pentingnya keadilan dan pemerataan kesempatan bagi seluruh guru, termasuk yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.
Pertemuan berlangsung dalam suasana dialog terbuka dan kondusif. PGM Indonesia juga menyerahkan sejumlah aspirasi tertulis sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pusat.
Dalam pernyataannya, PGM Indonesia menyampaikan dukungan terhadap kebijakan pembukaan formasi PPPK dan ASN, namun menuntut agar guru honorer RA dan madrasah swasta mendapatkan porsi formasi yang adil dan proporsional.
Organisasi ini juga mengusulkan afirmasi khusus bagi guru madrasah swasta yang telah mengabdi lebih dari 15 tahun, dengan penyederhanaan mekanisme seleksi berdasarkan masa kerja, usia, dan pengalaman. PGM turut mendorong pemerintah melakukan validasi data guru melalui sistem EMIS/SIMPATIKA agar tidak ada guru honorer yang terlewat dalam proses pendataan.
PGM Indonesia secara tegas menolak segala bentuk diskriminasi terhadap guru honorer RA/madrasah swasta, baik dalam hal tunjangan, peningkatan kompetensi, maupun persyaratan seleksi PPPK/ASN. Mereka juga menyerukan solidaritas antar-guru untuk memperjuangkan hak-hak secara konstitusional dan bermartabat.
Selain itu, PGM menyoroti ketimpangan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) yang dinilai belum merata, serta menuntut perhatian pemerintah terhadap pemerataan bantuan fasilitas pendidikan, seperti Smart Board dan program Inpassing bagi penerima Tunjangan Fungsional Guru (TFG).
Dalam konteks kebijakan pendidikan daerah, PGM Indonesia juga meminta agar rencana pembangunan sekolah negeri di tiap kecamatan dikaji ulang, karena dikhawatirkan dapat mengancam eksistensi RA dan madrasah swasta yang selama ini berperan besar dalam pendidikan berbasis keagamaan.
PGM Indonesia menegaskan empat nilai utama yang menjadi landasan perjuangan mereka:
- Keadilan – memastikan guru RA/madrasah honorer mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan.
- Profesionalisme – pengangkatan menjadi PPPK/ASN diyakini akan meningkatkan motivasi dan kualitas pembelajaran.
- Globalisme – sejalan dengan rekomendasi UNESCO tentang peningkatan kesejahteraan pendidik untuk mendukung Sustainable Development Goals (SDGs).
- Nasionalisme – guru RA/madrasah memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan NKRI melalui pendidikan Islam moderat dan nilai-nilai kebangsaan.
Melalui audiensi ini, PGM Indonesia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat mengakomodasi aspirasi guru madrasah swasta dalam rekrutmen PPPK/ASN tahun 2025/2026, sehingga ribuan guru RA/madrasah honorer di seluruh Indonesia dapat memperoleh kepastian hukum dan kesejahteraan yang layak. ***
