Pangandaran — Ruangatas.com | Krisis air bersih yang melanda Kabupaten Pangandaran mendorong DPRD setempat mendesak pemerintah daerah mengambil langkah konkret. Melalui rapat dengar pendapat bersama pemerintah daerah, SKPD, camat, serta tokoh masyarakat dan agama, DPRD mengusulkan anggaran kedaruratan hingga Rp1 miliar untuk menangani dampak kekeringan.
Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, mengatakan langkah tersebut perlu segera dilakukan menyusul analisis BMKG mengenai potensi El Nino kuat yang dampaknya diperkirakan berlangsung hingga awal 2027. Kekeringan yang telah berlangsung hampir tujuh bulan dikhawatirkan semakin memperberat kondisi masyarakat.
“Kalau sampai ke 2027, otomatis kita sampai di 10 bulan. Bahkan sampai hampir satu tahun kita mengalami kekeringan,” ujar Asep.
Menurutnya, krisis air bersih telah berdampak terhadap sekitar 30.000 jiwa yang tersebar di 10 kecamatan dan hampir seluruh desa di Pangandaran. Meski BPBD, Tagana, dan PMI telah menyalurkan sekitar 3 juta liter air bersih, keterbatasan tempat penampungan di permukiman masih menjadi kendala.
Karena itu, DPRD mendorong pengadaan sekitar 90 tandon air berkapasitas 2.000 hingga 5.000 liter, dengan penempatan disesuaikan kebutuhan wilayah. DPRD juga mengusulkan tambahan anggaran operasional sekitar Rp100 juta untuk masing-masing SKPD terkait, termasuk BPBD dan Dinas Sosial PMD. Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran penanganan darurat yang didorong mencapai sekitar Rp1 miliar.
Asep menegaskan, penanganan kekeringan tidak cukup berhenti pada pernyataan keprihatinan, tetapi harus diwujudkan melalui program nyata yang dirasakan masyarakat.
“Harapan kami pemerintah daerah tidak hanya cukup dengan memiliki rasa empati atau rasa keprihatinan. Tetapi juga harus ada tindakan dari atas rasa keprihatinan ini,” tegasnya.
Untuk jangka menengah dan panjang, DPRD meminta pemerintah daerah menyusun peta jalan penanggulangan kekeringan yang terintegrasi dengan pemulihan ekologi dan perlindungan sumber mata air. Asep menyebut sebagian besar sumber mata air berada di kawasan Perum Perhutani dan PTPN sehingga diperlukan koordinasi lintas pihak untuk menjaga kelestariannya.
Ia menekankan pentingnya melindungi kawasan sekitar mata air melalui penanaman vegetasi yang mampu menyimpan air serta pengendalian aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.
DPRD berharap penanganan darurat segera direalisasikan, disertai perencanaan berkelanjutan agar krisis serupa tidak terus berulang dan kebutuhan air bersih masyarakat Pangandaran dapat terpenuhi. (*)
