Pangandaran – Ruangatas.com | Menjelang penghujung tahun 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menunjukkan ritme kerja yang konsisten dan intens. Sepanjang Oktober hingga Desember, agenda strategis dijalankan, mulai dari refleksi pembangunan daerah, penguatan regulasi, pengawasan lapangan, hingga kesiapan menyambut lonjakan wisatawan pada libur akhir tahun.
Seluruh rangkaian kinerja tersebut dirangkum oleh tim redaksi Ruangatas.com berdasarkan agenda resmi dan aktivitas kelembagaan DPRD Kabupaten Pangandaran.
Momentum penting bagi legislatif terjadi pada Oktober 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Jadi (Milangkala) ke-13 Kabupaten Pangandaran yang digelar pada 24–25 Oktober. DPRD menggelar Rapat Paripurna Istimewa sebagai ruang refleksi atas capaian pembangunan selama 13 tahun berdirinya kabupaten.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, H.M.M., kembali menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga serta dorongan terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah. Optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dinilai menjadi salah satu kunci untuk memperkuat pembangunan hingga ke tingkat desa.
Memasuki akhir November 2025, DPRD Kabupaten Pangandaran melanjutkan agenda penguatan regulasi melalui Rapat Paripurna penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025.
Dalam rapat tersebut, ditetapkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD yang dipandang strategis dan mendesak. Penetapan Propemperda ini bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi landasan bagi pelaksanaan program-program prioritas pemerintah daerah di tahun berikutnya.
Pada bulan Desember, fokus kinerja DPRD bergeser pada pengawasan lapangan dan koordinasi strategis. Menyikapi tingginya intensitas curah hujan, pimpinan DPRD turut mendampingi kunjungan lapangan ke sejumlah wilayah terdampak banjir guna memastikan percepatan penanganan, penyaluran bantuan, serta normalisasi infrastruktur.
Selain itu, DPRD juga aktif dalam Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Agraria di Kecamatan Cimerak, serta melakukan monitoring persiapan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) di Desa Sindangjaya sebagai upaya menjaga stabilitas pemerintahan desa.
Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengintensifkan koordinasi lintas sektoral hingga pertengahan Desember. Legislatif menaruh perhatian serius pada pengawasan harga di kawasan wisata untuk mencegah praktik “getok harga” yang berpotensi merusak citra pariwisata Pangandaran.
Selain itu, penguatan ketertiban umum juga ditekankan, khususnya pengawasan peredaran minuman keras dan antisipasi kemacetan lalu lintas demi menjaga keamanan serta kenyamanan wisatawan dan masyarakat.
Rangkaian agenda tersebut menjadi gambaran kinerja DPRD Kabupaten Pangandaran sepanjang Oktober hingga Desember 2025, dengan fokus pada penguatan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi aspirasi masyarakat, seiring posisi Pangandaran sebagai daerah wisata unggulan di Jawa Barat. (Red)***
