Pangandaran — Ruangatas.com | Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mendorong Pemerintah Kabupaten Pangandaran segera menyusun masterplan dan road map tata kelola air serta limbah yang terintegrasi, terutama di kawasan wisata. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga estetika, kenyamanan, serta keberlanjutan destinasi wisata di daerah tersebut.
Menurut Asep, persoalan limbah yang mengalir ke laut serta semrawutnya jaringan kabel telekomunikasi di kawasan wisata menjadi isu yang harus segera ditangani secara serius. Ia menyebutkan, saat ini terdapat lima saluran pembuangan induk yang bermuara langsung ke kawasan Pantai Barat Pangandaran.
Kondisi tersebut dinilai ironis mengingat pantai tersebut merupakan salah satu pusat aktivitas wisatawan di Pangandaran. Sementara itu, fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tersedia masih terbatas dan belum berfungsi secara optimal.
“Pemerintah daerah baru membangun satu IPAL di wilayah Pantai Barat, itu pun belum selesai. Persoalan limbah ini harus dipikirkan secara komprehensif dengan melibatkan pelaku pariwisata, pemerintah desa, hingga pengusaha hotel dan restoran,” ujar Asep usai kegiatan bersih-bersih pantai bersama Kapolda Jawa Barat di Pantai Barat Pangandaran, Jumat (6/2/2026).
Ia juga menyoroti masih adanya dugaan sejumlah hotel dan restoran yang membuang limbah langsung ke saluran drainase. Untuk itu, DPRD mendorong pembangunan IPAL komunal sebagai solusi bagi pelaku usaha yang belum mampu membangun fasilitas pengolahan limbah secara mandiri.
Selain persoalan limbah, Asep turut menyinggung kondisi kabel internet, listrik, dan telekomunikasi yang dinilai semrawut dan mengganggu keindahan kawasan wisata. Ia mengusulkan agar pembangunan drainase ke depan mengadopsi konsep ducting cable, yakni penyediaan jalur khusus kabel di bawah tanah.
“Mata kita akan terhalang oleh kabel jika tidak segera diatur. Harapan kami, saat menyusun Detailed Engineering Design (DED) drainase, sekalian dimasukkan konsep ducting cable. Jadi drainase tersebut multifungsi, untuk aliran air sekaligus tempat kabel,” jelasnya.
Berdasarkan data yang diterimanya, estimasi anggaran pembangunan drainase komprehensif yang mencakup trotoar serta ducting kabel di kawasan pantai mencapai sekitar Rp48 miliar. Proyek tersebut direncanakan membentang sepanjang kurang lebih 5 kilometer, mulai dari kawasan Sunset hingga Jembatan Merah.
Meski memerlukan anggaran yang cukup besar, Asep menilai investasi tersebut penting sebagai langkah jangka panjang untuk menjaga citra Pangandaran sebagai destinasi wisata unggulan.
Ia menegaskan bahwa secara regulasi Kabupaten Pangandaran sebenarnya telah memiliki peraturan daerah yang cukup memadai. Namun, persoalan utama berada pada tahap implementasi serta belum adanya peta jalan yang jelas dalam pengelolaan sampah dan limbah.
“Kita bicara soal wisata mendunia, tapi road map pengelolaan sampah dan limbah saja belum punya. Saya minta ini diprioritaskan. Masterplan Pangandaran untuk 20 sampai 30 tahun ke depan harus segera dibuat agar kita tahu apa yang harus dikerjakan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya,” tegasnya.
Asep pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, hingga masyarakat, untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan limbah dan penataan kabel demi menjaga wajah Pangandaran sebagai destinasi wisata kelas dunia. (*)
