Tasikmalaya – Ruangatas.com | Audiensi antara Komunitas Cermin Tasikmalaya dan DPRD Kota Tasikmalaya berakhir dengan aksi walkout. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk kekecewaan atas tidak hadirnya Wali Kota Tasikmalaya dalam forum yang sedianya membahas isu kebudayaan dan ruang publik di Kota Tasikmalaya.
Pembina Komunitas Cermin Tasikmalaya, Asmansyah Timutiah, menyampaikan bahwa ketidakhadiran kepala daerah dalam audiensi resmi yang difasilitasi DPRD menunjukkan lemahnya penghargaan terhadap ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil.
Kekecewaan, menurutnya, tidak hanya ditujukan kepada Wali Kota, tetapi juga kepada DPRD yang dinilai kurang sigap dalam mengantisipasi agenda tersebut.
Asmansyah menilai alasan adanya agenda kunjungan Wakil Presiden seharusnya dapat diprediksi sejak awal. Dengan demikian, penjadwalan audiensi mestinya bisa disesuaikan agar pertemuan tetap berjalan efektif dan bermakna.
“Kalau memang ada agenda besar, seharusnya bisa dikondisikan dari awal. Jangan sampai audiensi resmi seperti ini kehilangan substansinya,” ujar Asmansyah kepada wartawan, Selasa (20/1/2026).
Ia juga mempertanyakan komitmen kepemimpinan Wali Kota yang dinilai sulit dihadirkan dalam forum formal yang mempertemukan pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, absennya kepala daerah dalam audiensi tersebut memperlihatkan jarak komunikasi yang masih lebar.
“Kami merasa seolah-olah Wali Kota tidak bisa dihadirkan, baik oleh DPRD maupun oleh masyarakat. Padahal ini forum resmi,” katanya.
Lebih jauh, Asmansyah menyoroti perjalanan kepemimpinan Wali Kota yang telah berjalan lebih dari satu tahun namun dinilai belum menunjukkan terobosan nyata, khususnya dalam pengembangan kebudayaan dan penyediaan ruang publik yang inklusif. Ia juga menepis alasan teknis yang disampaikan dalam audiensi, mengingat surat permohonan telah dilayangkan sekitar dua pekan sebelumnya.
Dalam audiensi tersebut, Komunitas Cermin menyampaikan sepuluh poin aspirasi. Salah satu isu utama yang disuarakan adalah keterbatasan ruang ekspresi seni dan kebebasan berekspresi di Kota Tasikmalaya, termasuk adanya pembatasan terhadap genre musik dan aktivitas seni tertentu.
Komunitas Cermin juga mendesak agar Kompleks Dadaha dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang publik yang ramah dan mudah diakses masyarakat, khususnya untuk kegiatan olahraga dan kesenian nonkomersial.
“Dadaha itu fasilitas publik. Seharusnya bisa diakses gratis untuk kegiatan nonkomersial. Kalau harus berbayar, lebih baik masyarakat menyewa ke pihak swasta,” tegasnya.
Selain Dadaha, minimnya taman kota dan ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan sebagai wadah ekspresi budaya turut menjadi sorotan. Asmansyah mengusulkan agar ruang publik dihidupkan melalui agenda kebudayaan rutin yang konsisten.
“Pagelaran seni seperti wayang golek bisa digelar rutin, misalnya sebulan sekali di taman kota. Biayanya tidak besar, tapi dampaknya besar bagi kehidupan budaya masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya itu, Komunitas Cermin juga mendorong pendirian museum sebagai sarana edukasi dan pelestarian sejarah lokal. Menurut Asmansyah, hingga kini Kota Tasikmalaya masih tertinggal dibanding daerah lain di Priangan yang telah memiliki museum.
“Ciamis dan Garut sudah punya museum, Tasikmalaya belum. Ini ironis. Padahal ada banyak opsi, seperti memanfaatkan pendopo lama atau berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Komunitas Cermin menegaskan akan kembali mendatangi DPRD Kota Tasikmalaya dengan jumlah massa yang lebih besar apabila aspirasi yang telah disampaikan tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah. (***)
