Bandung – Ruangatas.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat resmi menghapus anggaran kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri dan mengurangi kunker ke luar provinsi. Langkah ini dilakukan agar anggaran tersebut bisa dialihkan ke program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa, mengatakan bahwa keputusan ini merupakan respon terhadap dinamika publik yang berkembang belakangan ini.
“Kunker ke luar negeri dan ke luar provinsi itu kami alihkan ke anggaran pemerintah provinsi,” ujar Buky di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (1/9/2025).
Buky menambahkan, DPRD Jabar masih melakukan penghitungan detail realokasi anggaran.
“Kami hitung ya, nanti bisa jadi ada potensi realokasi juga dari pos anggaran selain kunker, termasuk dana Silpa,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan bahwa salah satu fokus utama realokasi anggaran adalah perlindungan sosial bagi masyarakat.
“Salah satu respon kita terhadap kegelisahan publik adalah perlindungan jaminan sosial masyarakat. Salah satunya yang kita dorong adalah asuransi bagi pekerja informal, mulai dari ojol, kuli bangunan, tukang sapu, petani, nelayan, hingga pembantu rumah tangga,” jelas Dedi.
Gubernur Dedi menambahkan, realokasi anggaran ini dilakukan bersama DPRD dengan tujuan memaksimalkan dana yang lebih efektif untuk kepentingan masyarakat.
“Yang paling utama setelah ini adalah recovery ekonomi. Dalam waktu cepat, maksimal seminggu, masyarakat yang terdampak harus kembali normal. Uang pemerintah harus segera turun agar ekonomi kembali bergerak,” ujarnya.
Langkah pengalihan anggaran kunker ini diharapkan dapat mempercepat penyaluran manfaat langsung ke masyarakat, sekaligus menjadi bentuk akuntabilitas DPRD dan Pemprov Jabar dalam penggunaan anggaran publik. ***
