Pangandaran — Ruangatas.com | Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin meninjau langsung lokasi pembangunan kawasan relokasi bagi warga eks Pasar Wisata (PW), Rabu (11/3/2026). Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan sekaligus melihat rencana pembangunan rumah bagi masyarakat yang akan dipindahkan ke kawasan baru.
Dalam kegiatan tersebut, Asep didampingi Kepala Desa Sukahurip serta sejumlah unsur dari organisasi perangkat daerah, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran, Dinas Sosial Kabupaten Pangandaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran, serta perwakilan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
Asep menjelaskan, pembangunan rumah di kawasan relokasi tersebut direncanakan menggunakan skema bantuan langsung kepada masyarakat penerima manfaat. Dalam pelaksanaannya, pembangunan dapat dilakukan secara mandiri oleh warga penerima bantuan maupun melalui mekanisme kelompok swadaya masyarakat.
“Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan proses relokasi benar-benar siap dilaksanakan, mulai dari kesiapan lahan hingga rencana pembangunan rumah bagi warga,” ujar Asep di lokasi.
Saat meninjau kondisi lapangan, Asep juga menyoroti karakteristik tanah di kawasan relokasi yang dinilai memiliki potensi kerawanan longsor. Ia menyebut kondisi tanah merah yang bercampur batu lempung memerlukan penanganan teknis sebelum pembangunan dilakukan secara masif.
Menurutnya, langkah antisipasi perlu disiapkan sejak awal agar kawasan tersebut aman untuk ditempati dalam jangka panjang. Salah satu upaya yang disarankan adalah penguatan struktur lahan melalui sistem terasering serta pembangunan drainase yang memadai.
“Pengaturan aliran air dari bagian atas bukit harus diperhatikan. Jika tidak dikelola dengan baik, air yang mengalir langsung ke area pemukiman bisa memicu pergerakan tanah,” jelasnya.
Selain persoalan kondisi tanah, Asep juga menekankan pentingnya perencanaan kawasan yang matang. Ia meminta pemerintah daerah menyiapkan dokumen perencanaan seperti site plan secara jelas agar pembangunan berjalan terarah.
Beberapa fasilitas dasar juga menjadi perhatian dalam rencana relokasi tersebut, mulai dari sarana MCK, jaringan listrik, hingga akses jalan menuju kawasan permukiman baru.
Asep menilai akses jalan menuju lokasi relokasi perlu segera disiapkan agar kendaraan pengangkut material bangunan, termasuk truk, dapat masuk ke area pembangunan.
“Kalau infrastruktur dasarnya sudah siap, masyarakat yang nantinya tinggal di sini bisa hidup dengan lebih layak dan nyaman,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk melengkapi berbagai fasilitas pendukung tersebut, baik melalui perubahan anggaran tahun berjalan maupun dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya. (*)
