Tasikmalaya – Ruangatas.com | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, pada Rabu (7/5/2025), mengukuhkan 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Prosesi pelantikan berlangsung di Balai Agung, Balai Kota, dan dilakukan berdasarkan sejumlah ketentuan resmi, termasuk surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan keputusan Menteri Dalam Negeri, serta Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 385 Tahun 2025.
Langkah pengisian jabatan ini disebut bertujuan memperkuat kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Seleksi dilakukan dengan melibatkan BKN serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2016, dan diarahkan untuk memilih figur dengan integritas, kompetensi, serta kemampuan beradaptasi terhadap tantangan birokrasi.
Namun, pelantikan ini diwarnai dugaan praktik tidak sehat. Informasi yang diterima wartawan menyebutkan, seorang pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM, diduga bersekongkol dengan Sekda DKI Jakarta berinisial MM. Keduanya disebut meloloskan sekitar 20 pejabat dari total 59 yang diangkat, dengan sebagian besar di antaranya merupakan kader partai yang sama.
Seorang ASN di lingkungan Kedeputian Gubernur DKI Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi, berinisial SW, mengungkapkan dugaan tersebut kepada media pada Senin (11/8/2025). Menurutnya, aksi ini terjadi tanpa sepengetahuan Gubernur. Informasi tersebut, kata SW, diperoleh dari empat anggota DPRD DKI Jakarta yang juga kader PDI Perjuangan, masing-masing berinisial IDM, PN, PS, dan MS.
SW memaparkan bahwa IM mendapatkan arahan dari kekasihnya berinisial DDY untuk menempatkan pejabat tertentu demi mengatur sejumlah proyek. DDY disebut bekerja sama dengan HMT, yang berperan sebagai operator. Tidak jarang, kata SW, IM memanggil kepala dinas, direksi BUMD, dan kontraktor ke ruang kerjanya untuk mengatur proyek, sementara HMT, UDN, dan WSN kerap terlihat berkoordinasi dengan Sekda MM.
SW juga menuduh bahwa jaringan ini mendapat dukungan dari salah satu pimpinan KPK periode sekarang, yang ikut menekan pejabat Pemprov DKI untuk memenuhi permintaan mereka.
“Pak Gubernur harus ekstra waspada dalam pelantikan pejabat eselon III dan IV yang akan datang. Dugaan kami, mereka sudah menyiapkan langkah untuk menempatkan orang-orangnya di posisi strategis, termasuk camat, lurah, dan dinas teknis,” ujar SW.
Sampai berita ini diterbitkan, pimpinan DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM, serta Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, belum memberikan tanggapan resmi. (Red)***
